“Pengembangan industri woodpellet berbasis pengelolaan DAS dan kegiatan RHL”

Foto Bersama Para Pihak BPDASHL Barito, KPH Kalsel, ULM Banjarbaru, Konsultan Kemenristek, Konsultan BAPPENAS, TKM Development Jepang dan Micro SMECD Indonesia -Japan Billateral Committee, Jakarta

Foto Bersama Para Pihak BPDASHL Barito, KPH Kalsel, ULM Banjarbaru, Konsultan Kemenristek, Konsultan BAPPENAS, TKM Development Jepang dan Micro SMECD Indonesia -Japan Billateral Committee, Jakarta

Continue reading

SIMPLIFIKASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN REKLAMASI DAN REHABILITASI DAS

Rasio Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) masih sangat tertinggal dibandingkan dengan lajunya tingkat kerusakan/degradasi hutan dan lahan. Total luas lahan kritis di wilayah kerja BPDASHL BARITO adalah lebih dari 1.216.825,70 hektar. RHL yang dibiayai APBN selama 5 tahun (2011 s.d. 2015) hanya mampu melakukan rehabilitasi seluas 65.883 hektar atau 5,41%. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan semua pihak dengan sumber dana non APBN untuk mempercepat laju RHL.

Kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pemegang IPPKH adalah penyelesaian pemenuhan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi DAS. Kewajiban ini diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, hingga turunannya sampai dengan Permenhut No.89 Tahun 2016.

Kewajiban ini merupakan kewajiban yang melekat pada pemegang IPPKH dan bersifat mengikat baik untuk keperluan perpanjangan ijin, pengurangan luasan, maupun pengembalian ijin. Reklamasi dan rehabilitasi DAS, dilekatkan pada kewajiban pemegang IPPKH, sebagai tanggungjawab pemulihan ekosistem Hutan yang diganggu/dirusak.

Berdasarkan hasil monitoring kegiatan rehabilitasi DAS oleh pemegang IPKKH, laju percepatan kegiatannya masih tergolong rendah, hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

No. KALTENG KALSEL
1 Jumlah SK IPPKH 73 122
2 Jumlah Perusahaan 56 74
3 Luas IPPKH (ha) 94.749,42 71.709,62
4 Luas Penetapan & Segera Ditetapkan (ha) 25.974,38 38.539,79
5 Realisasi Penanaman 2012 – 2016 (ha) 2.287,00
6 Realisasi Penanaman 2017 (ha) 1.230,00 5.655,45
7 Luas yg Belum Ditanam 24.744,38 32.884,34
8 Luas yg Belum Ditetapkan 68.775,04 33.169,83

Data di atas menunjukkan bahwa upaya percepatan penyelesaian kewajiban rehabilitasi DAS merupakan langkah yang kongkrit dalam mempertinggi rasio kegiatan RHL. Upaya percepatan ini tentunya memerlukan dukungan semua pihak, terutama dari pihak pemerintah daerah untuk ikut mendorong pelaksanaan kewajiban rehabilitasi DAS.

Mekanisme pelayanan bagi pelaksanaan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi DAS akan diubah menjadi mekanisme pelayanan yang ringkas, runtut dan tertib serta mudah dikontrol dan dievaluasi.

Produk yang dibuat untuk mendukung simplifikasi pelayanan pelaksanaan kewajiban rehabilitasi DAS adalah :

  1. Piagam kesepakatan rehabilitasi DAS antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Direktur Konservasi Tanah dan Air
  2. Buku Panduan Ringkas, Runtut dan Tertib pelaksanaan kewajiban rehabilitasi DAS ,download disini.
  3. video tutorial tahapan proses pelaksanaan kewajiban rehabi;itasi DAS

PERATURAN TERKAIT

NO.PERATURAN
1PP. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi
2PP. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi
3PP. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
4PP No.105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
5Permenhut No. P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
6Permenhut No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan
7Permenhut P.09/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
8Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
9Permen LHK P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
10Permen LHK P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang IPPKH Dalam Rangka Rehabilitasi DAS
11Permen LHK P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan Permenhut P.09/Menhut-II/2013
13Perdirjen PDASHL No. P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
14Perdirjen PDASHL No. P.6/PDASHL/SET/KUM.1/8/2017 tentang Petunjuk Teknis Bangunan Konservasi Tanah dan Air
15Perdirjen Nomor P.14/PDASHL/SET/KUM.1/11/2017 tentang Tata Cara Pembatalan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi DAS

CAPAIAN BAIK BAGI GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, WALIKOTA BANJARBARU DAN PT. TUNAS INTI ABADI DALAM GIAT HMPI NASIONAL 9 DESEMBER 2017 DI YOGYAKARTA

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor dan Walikota Banjarbaru, H. Nazmi Adhani usai menerima penghargaan dari Menteri LHK saat Puncak Peringatan HMPI Nasional 2017 di Desa Karangasem Kec. Ponjong Kab. Gunungkidul Prov. DIY diapit oleh Kadishutprop Kalsel Dr. Hanif Faisol Nurrofiq, SHut, MSi; Rektor ULM Prof. Sutarto Hadi; Kabid Pengelolaan DAS Dishutprop Kalsel Ir. Fathimatuzzahra, MP; Kepala BPDASHL Barito, Dr. M. Zainal Arifin, SHut, MSi.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor dan Walikota Banjarbaru, H. Nazmi Adhani usai menerima penghargaan dari Menteri LHK saat Puncak Peringatan HMPI Nasional 2017 di Desa Karangasem Kec. Ponjong Kab. Gunungkidul Prov. DIY diapit oleh Kadishutprov. Kalsel Dr. Hanif Faisol Nurrofiq, SHut, MSi; Rektor ULM Prof. Sutarto Hadi; Kabid Pengelolaan DAS Dishutprov. Kalsel Ir. Fathimatuzzahra, MP; Kepala BPDASHL Barito, Dr. M. Zainal Arifin, SHut, MSi.

Continue reading

Workshop Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Lingkup Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Barito tahun 2017

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan rutin yang terjadi setiap musim kemarau hampir di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Kalimantan dan tidak terkecuali di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).  Untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah ini diperlukan kerjasama semua pihak. Baik antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Continue reading

Mengarusutamakan Pengelolaan DAS Guna Mendukung Revolusi Hijau Banua Di Provinsi Kalimantan Selatan

Hayu Tanam wan Haragu   Puhun Sadikitnya Salawi Rapun Gasan Anak Cucu Kita Jua !!!

Para pemakalah Rakor DAS HL (ki-ka) : Giri Suryanta, SSi, MSc (moderator), Dr. Ir. Mintardjo, MMA (Direktur PTH), Ir. Joko Siswanto (Kasubdit Dit KPHL) dan Dr. M. Zainal Arifin, SHut, MP (Kepala BPDASHL Barito)

Para pemakalah Rakor DAS HL (ki-ka) : Giri Suryanta, SSi, MSc (moderator), Ir. Mintarjo, MMA (Direktur PTH), Ir. Joko Hadi Siswanto, MM (Kasubdit Dit KPHL) dan Dr. M. Zainal Arifin, SHut, MP (Kepala BPDASHL Barito)

Di tempat hotel HBI Kota Banjarmasin, pada hari Kamis hingga Jumat tanggal 23 dan 24 Februari 2017, Balai Pengelolaan DAS Hutan Lindung Barito menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung untuk lingkup Wilayah Kerja DAS Barito yang meliputi Kalimantan Selatan (45,5%) dan Kalimantan Tengah (54%) serta sedikit di Kalimantan Barat (0,3%) dan Kalimantan Timur (0,17%). Luas keseluruhan DAS Barito yaitu pada kisaran 8,1 juta hektar yang membentang dari utara (Pegunungan Muller, Pegunungan Schwaner) hingga selatan (Pegunungan Meratus, dataran fluvial, dataran gambut, dataran pantai, perbukitan karst). Adapun wilayah administrasi yang masuk dalam cakupan DAS Barito meliputi 17 kab/kota, baik di Prov. Kalimantan Selatan maupun Prov. Kalimantan Tengah.

Continue reading

Penanaman Pohon dan Pelepasliaran Bekantan Memperingati HPSN Kalimantan Selatan

Sabtu (18/2/2017) dilaksanakan rangkaian Hari Penanggulangan Sampah Nasional (HPSN) di Kota Banjarmasin yang dihadiri oleh Menteri LHK, Dr. Siti Nurbaya, beserta Dirjen PSLB3, Dirjen PPKL dan Dirjen PDASHL KemenLHK. Adapun kegiatannya meliputi pembagian bibit pohon kepada 5 (lima) kecamatan di Kodya Banjarmasin sebanyak 5.000 batang dari Persemaian Permanen BPDASHL Barito, penebaran bibit ikan ke aliran Sungai Martapura dan aksi bersih sampah seluruh ruas Sungai Martapura yang melintasi Kota Banjarmasin. Disinggung pula bahwa karakter banjir di wilayah Kota Banjarmasin adalah banjir genangan rob,

Sajian 3 dimensi SubDAS Martapura yang hilirnya mengaliri Kota Banjarmasin

Sajian 3 dimensi SubDAS Martapura yang hilirnya mengaliri Kota Banjarmasin

akibat pasang surut air laut sehingga menyebabkan backwater ke arah daratan. Menurut perhitungan analisis banjir BPDASHL Barito disebutkan bahwa kapasitas aliran Sungai Martapura masih mampu menampung debit banjir limpasan (Qp 5,7 m3/det) dari catchment area SubDAS Martapura yaitu 15,9 m3/det. Pada event tersebut juga dikukuhkan Duta Lingkungan Kota Banjarmasin dan Duta Konservasi Bekantan Prop. Kalimantan Selatan.

Continue reading

Kunjungan Dirjen PDASHL Dalam Rangka Sertijab Kepala BPDASHL Barito dan Serah Terima BAST Tanaman Hasil Rehab-DAS PT. Antang Gunung Meratus dan PT. Tunas Inti Abadi

KUNJUNGAN DIRJEN PDASHL DALAM RANGKA SERTIJAB KEPALA BPDASHL BARITO DAN SERAHTERIMA BAST TANAMAN HASIL REHAB-DAS PT. ANTANG GUNUNG MERATUS DAN PT. TUNAS INTI ABADI

Pihak-pihak yang terkait dalam penyerahan BAST Tanaman Rehab-DAS PT. AGM yaitu Direktur PT. AGM, Dirjen PDASHL KemenLHK, Kadishutprop Kalsel dan Tim Penilai

Pihak-pihak yang terkait dalam penyerahan BAST Tanaman Rehab-DAS PT. AGM yaitu Direktur PT. AGM, Dirjen PDASHL KemenLHK, Kadishutprop Kalsel dan Tim Penilai

Pada tanggal 7 Januari 2017 telah dilaksanakan Sertijab Kepala BPDASHL Barito antara Ir. Untung Lusianto, MSi kepada Dr. Moch. Zainal Arifin kemudian dirangkai dengan acara Serah Terima BAST Hasil Tanaman Rehab-DAS PT. Antang Gunung Meratus (PT. AGM) dari pihak perusahaan kepada Dirjen PDASHL diteruskan kepada Kadishut Prov. Kalimantan Selatan, sekaligus penyerahan Hasil Tanaman Rehab-DAS PT. Tunas Inti Abadi (PT. TIA) dari Kadishut Prov. Kalimantan Selatan kepada Kelompok Tani Tambak Harapan Jaya Desa Sebamban, Kab. Tanah Bumbu. Luasan yang diusahakan oleh PT. AGM adalah 120 ha yang berada di wilayah KPHL Hulu Sungai Selatan tepatnya di Desa Malilingin dengan jenis karet, kayu manis, gmelina, mahoni, birik/weru, jengkol, akasia, kemiri, madang, pulai, mindi, gintungan, binjai, cempedak, sungkai, petai,  alaban, dan durian. Sedangkan luasan yang telah diusahakan oleh PT. TIA adalah 240 ha yang sebahagian besar berada di wilayah Areal Penggunaan Lain bekas tambak kurang produktif di Desa Sebamban Lama dan Desa Sebamban Baru dengan jenis tanaman Rizhophora sp.

Continue reading