PERATURAN MENTERI

NOMORTENTANG
P. 18 /MenLHK-II/2015ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
P.61/Menhut-II/2013FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
P.60/Menhut-II/2013TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
P.59/Menhut-II/2013TATA CARA PENETAPAN BATAS DAERAH ALIRAN SUNGAI
P.12/Menhut-II/2013PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT
P.9/Menhut-II/2013TATA CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN PENDUKUNG DAN PEMBERIAN INSENTIF KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
P.8/Menhut-II/2013PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN
MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI
P.89/Menhut-II/2014HUTAN DESA
P.88/Menhut-II/2014HUTAN KEMASYARAKATAN
P.87/Menhut-II/2014PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
P.84/Menhut-II/2014PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.56/MENHUTII/2008 TENTANG TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
P. 67 /Menhut-II/2014SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
P. 61 /Menhut-II/2014MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
P. 60 /Menhut-II/2014KRITERIA PENETAPAN KLASIFIKASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
P.56/Menhut-II/2014MASYARAKAT MITRA POLISI KEHUTANAN
P.16/Menhut-II/2014PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
P.15/Menhut-II/2012PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI
P.17/Menhut-II/2012PEDOMAN TEKNIS KEBUN BIBIT RAKYAT
P.27/Menhut-II/2012PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.15/MENHUT-II/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN
P.37/Menhut-II/2012RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013
P.63/Menhut-II/2011PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
P.53/Menhut-II/2011PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2008 TENTANG HUTAN DESA
P.52/Menhut-II/2011PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
P.18/Menhut-II/2011PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
P. 4/Menhut-II/2011PEDOMAN REKLAMASI HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
P. 40/Menhut-II/2010ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN
P. 39/Menhut-II/2010POLA UMUM, KRITERIA, DAN STANDAR REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
P.38/Menhut-V/2010TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
P.37/Menhut-V/2010TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
P. 35/Menhut-II/2010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTkRHL-DAS)
P.24/Menhut-II/2010PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT
P. 22/Menhut-II/2010PEDOMAN AUDIT KINERJA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
P. 14/Menhut-II/2010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2008 TENTANG HUTAN DESA
P. 13/Menhut-II/2010PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
P.6/Menhut-II/2010NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENGELOLAAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
P.5/Menhut-II/2010STANDAR PERALATAN POLISI KEHUTANAN
SK. 328/Menhut-II/2009PENETAPAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PRIORITAS DALAM RANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2010-2014
P.71/Menhut-II/2009PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
P. 60/Menhut-II/2009PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN
P. 39/Menhut-II/2009PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
P. 32/MENHUT-II/2009TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RTkRHL-DAS)
P. 70/Menhut-II/2008PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
P. 49/Menhut-II/2008HUTAN DESA
P. 37/Menhut-II/2007HUTAN KEMASYARAKATAN
P.15/Menhut-II/2007ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI