Sistem Informasi Pengelolaan DAS (SIPDAS)

admin   27/07/2016   Comments Off on Sistem Informasi Pengelolaan DAS (SIPDAS)

Pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  (Permenhut) Nomor P.67/Menhut-II/2014 tentang Sistem Informasi Pengelolaan DAS dijelaskan bahwa SIPDAS merupakan penyempurnaan dari e-DAS yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial bekerjasama dengan Environmental Service Programme (ESP) sejak tahun 2009. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, modifikasi dilakukan untuk peningkatan kemampuan sistem tersebut dengan melibatkan pakar infrastruktur data spasial.

Awal disipdas1kembangkannya sistem ini adalah adanya pemikiran mengenai kebutuhan sistem informasi yang dapat menampilkan data spasial, tabular, teks maupun image yang sudah menjadi kebutuhan bersama. Selain menampilkan data, sistem ini juga berfungsi sebagai tempat mengumpulkan data atau dengan kata lain sebagai sistem database, mengingat sarana penyimpanan data dalam bentuk digital akan lebih efektif dibandingkan penyimpanan data dalam bentuk hardcopy.

sipdas3

Pada awalnya, SIPDAS dibuat dengan program Visual Basic dan Map Object, bersifat stand alone atau tidak tergantung kepada software lain, sehingga bisa langsung di-install dan dioperasikan di personal computer (PC) ataupun laptop. Selain itu SIPDAS juga bersifat user friendly atau mudah digunakan dan dioperasikan oleh semua orang. Dalam perkembangannya, sesuai amanat pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa sistem tersebut harus dapat diakses oleh instansi terkait, maka sistem tersebut harus di-upgrade menjadi bersifat online sehingga berbasis web. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sistem tersebut merupakan bagian dari simpul data spasial nasional. Sebagai konsekuensinya, sistem online SIPDAS merupakan bagian dari portal WebGIS Kementerian Kehutanan.

sipdas2sipdas4

sipdas5

sipdas6

Sesuai Pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 PP Nomor 37 Tahun 2012, SIPDAS dibangun oleh Kementerian Kehutanan pada tingkat Provinsi. Dan berdasarkan amanat tersebut,  maka SIPDAS dibangun oleh Kementerian Kehutanan, yang dalam pengoperasiannya dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan DAS.

Link sipdas : http://sipdas.menlhk.go.id

(Wdy/evlap)

KEMIRI (Aleurites moluccana (L) Wild)

admin   27/07/2016   Comments Off on KEMIRI (Aleurites moluccana (L) Wild)

Oleh: Hendry Ramadhani, S. Hut

Kemiri (Aleurites moluccana (L) Wild merupakan tanaman famili dari Euphorbiaceae dengan sebaran alami di daerah tropic. Di Indonesia umumnya dapat ditemui di Sumatera Utara, Jawa, Madura, dan Sulawesi Selatan. Namun dengan meningkatnya nilai komiditi dari tanaman ini, kemiri kini dapat ditemukan dimana saja. Tanaman kemiri dapat tumbuh di tanah kapur, latosol atau podsolik, dengan curah hujan 1.100-2.400 mm dengan hari hujan 80 – 110 hari pertahun dan ketinggian sampai 1200 mdpl (Dali J. 1993)

pohon

Merupakan pohon besar; dengan tinggi mencapai 40 m dan gemang hingga 1,5 m. Pepagan abu-abu, sedikit kasar berlentisel. Daun muda, ranting, dan karangan bunga dihiasi dengan rambut bintang yang rapat, pendek, dan berwarna perak mentega; seolah bertabur tepung. Dari kejauhan tajuk pohon ini nampak keputihan atau keperakan.

Daun tunggal, berseling, hijau tua, bertangkai panjang hingga 30 cm, dengan sepasang kelenjar di ujung tangkai. Helai daun hampir bundar, bundar telur, bundar telur lonjong atau menyegitiga, berdiameter hingga 30 cm, dengan pangkal bentuk jantung, bertulang daun menjari hanya pada awalnya, bertaju 3-5 bentuk segitiga di ujungnya

PEMBIBITAN

Buah dan Biji

buah dan biji

Untuk mendapatkan bibit tanaman kemiri dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu: (1) generatif; (2) vegetatif; dan (3) sambungan. Kemiri memiliki musim bunga pada awal musim penghujan dan musim buah pada akhir atau 3-4 bulan musim hujan.

Pengumpulan biji sebaiknya dilakukan setelah musim buah berakhir, karena daging buah sudah busuk dan mudah dibuang dan bijinya

Ekstraksi Benih

Ekstraksi benih dilakukan dengan membenamkannya dalam tanah/lumpur sampai kulit buah membusuk dan hancur, atau  dengan cara merebus kemudian dijemur sampai kulitnya hancur. Daging buah yang sudah hancur akan mudah lepas, kemudian isi buah dipukul untuk mendapatkan bijinya.

PENANAMAN

Jarak tanam untuk tanaman kemiri sesuai dengan tujuannya; bila usaha Budidaya Kemiri ditujukan untuk mengahsilkan biji, maka jarak tanamnya adalah 10×10 meter, sedangkan bila untuk menghasilkan kayu untuk pulp, jaraktanamnya lebih rapat yaitu 4×4 meter.

Lakukan pengajiran sesuai dengan jarak tanam yang akan dipakai, pengajiran harus lurus muka, belakang dan kesamping kiri kanan. Pada ajir dibuat lobang dengan ukuran 60x60x60 cm. Pada saat menggali lobang, sebagian tanah galian lapisan atas harus dipisahkan. Kemudian tanah galian lapisan bawah dicampur dengan pupuk kandang secara merata dengan perbandingan 1:1.

Penanaman Kemiri pada lobang tanam yang telah diisi dengan tanah dan pupuk kandang tersebut, tanam bibit kemiri dengan jalan melepas kantong plastiknya. Pada saat melepas kantong plastik usahakan agar perakaran bibit tidak rusak. Penanaman bibit harus diusahakan agar perakarannya teratur dan terbuka.

buah

Pemberian pupuk kandang dapat dilakukan sekali setahun, dosis pada tanaman muda cukup 2 kg/pohon. Sedangkan untuk tanaman yang sudah berproduksi dapat diberikan pupuk kandang sebanyak 10-30 kg per pohon. Jika pupuk yang diberikan jenis pupuk anorganik, maka dosis untuk masing-masing pupuk disesuaikan dengan umur tanaman. Pupuk kimia ini sebaiknya diberikan dua kali dalam setahun, yaitu awal dan akhir musim hujan.

Pemangkasan dilakukan terhadap cabang-cabang yang lemah, rusak, mati, sakit, dan yang terlalu berdesakan agar udara dan sinar matahari masuk kedalam kanopi tanaman. Waktu pemberian pupuk dapat bersamaan dengan pemangksan ini.

HAMA TANAMAN KEMIRI

Kemiri merupakan tanaman yang kurang diganggu oleh hama penyakit namun ada beberapa hama dan penyakit yang perlu diketahui kadang menyerang tanaman kemiri antara lain: Hama yang menyerang daun: tungau (Tetranichiadae), moluska dan penggerek daun. Hama yang menyerang batang adalah hama penggerek batang biasanya dari famili Ceramicyadae. Hama yang menyerang akar kemiri adalah dari golongan rayap. Hama yang menyerang buah/biji: Larva Dacus sp. dan kumbang penggerek buah.

Penyakit Tanaman Kemiri antara lain Penyakit hawar daun cendawan, penyakit antraknosa, dan penyakit gugur buah muda.

KEGUNAAN

Biji

biji

Digunakan dalam bahan bumbu makanan, kemiri juga dijadikan sebagai saus kental yang dimakan dengan sayuran dan nasi. kemiri yang sudah matang digunakan sebagai bahan pembuatan sabun dan shampoo. Dan juga berupa minyak kemiri.

Kayu

Kayu kemiri dapat digunakan untuk membuat furnitur, peralatan kecil, korek api, dan juga untuk pulp. Di Jakarta, dulu, kayu kemiri sering juga digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Di Hawaii, kayu kemiri kadang-kadang digunakan untuk membuat sampan sederhana; atau paling-paling untuk kayu bakar yang bermutu rendah. Di Lombok, kayu kemiri juga diolah menjadi papan dan kerajinan tangan (Heyne, K. 1987).

Lain-lain

Beberapa bagian dari tanaman ini sudah digunakan dalam obat-obatan tradisional di daerah-daerah pedalaman. Minyaknya digunakan sebagai bahan tambahan dalam perawatan rambut (untuk menyuburkan rambut). Bijinya dapat digunakan sebagai pencahar. Di Jepang, kulit kayunya telah digunakan untuk tumor. Di Sumatera, bijinya dibakar dengan arang, lalu dioleskan di sekitar pusar untuk menyembuhkan diare. Di Jawa, kulit batangnya digunakan untuk mengobati diare atau disentri.

Dalam penulisan lontar, biji kemiri yang telah dibakar digunakan untuk menghitamkan tulisan pada lembaran-lembaran lontar.

PENYUSUNAN DATA SPASIAL LAHAN KRITIS WILAYAH KERJA BPDAS BARITO TAHUN 2013

admin   27/07/2016   Comments Off on PENYUSUNAN DATA SPASIAL LAHAN KRITIS WILAYAH KERJA BPDAS BARITO TAHUN 2013

Oleh : Agus Dwi Rahmanto, S. Hut dan Hendry Ramadhani, S. Hut

 LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumberdaya alam seringkali dibatasi oleh batas-batas yang bersifat politis/administratif, padahal proses-proses alam seperti banjir, tanah longsor, serta degradasi lingkungan seperti erosi dan sedimentasi tidak mengenal batas-batas politis, tetapi berlangsung mengikuti batas-batas Daerah Aliran Sungai (DAS).  Disamping itu kegiatan pengelolaan sumber daerah hilir.  Dengan demikian Pengelolaan DAS harus dilakukan melalui pendekatan ekosistem, berdasarkan prinsip “one river, one plan, and one management atau satu sungai, satu rencana, dan satu pengelolaan” yang artinya Satu sungai (dalam arti DAS) merupakan kesatuan wilayah hidrologi yang dapat mencakup beberapa wilayah administratif yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pengelolaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Rusaknya sumberdaya hutan yang telah terjadi hingga saat ini menimbulkan dampak yang cukup luas, meliputi aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik.  Aktivitas perambahan dan penyerobotan lahan hutan, akan menyebabkan deforestasi dan memacu terjadinya bencana alam. Oleh sebab itu, Pengelolaan sumberdaya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Luasan lahan kritis di Indonesia berdasarkan Penetapan Peta Dan Data Hutan Dan Lahan Kritis Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 781/Menhut-II/2012 adalah seluas 27.290.000 Ha yaitu terdiri dari 22.020.000 Ha dengan kategori kritis sampai dengan sangat kritis dan 5.270.000 Ha dengan kategori agak kritis.  Lahan kritis tersebut tersebar disemua fungsi kawasan hutan yang menjadi ancaman yang cukup serius bagi daya dukung DAS baik fungsinya sebagai penyangga kehidupan maupun fungsi hidrologis DAS.

Berdasarkan hasil updating data lahan kritis tahun 2003, luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat seluas 555.983 Ha, dimana seluas 364,850.72 berada di Dalam Kawasan Hutan dan 191,132.28 Ha berada di Luar Kawasan Hutan.  Selanjutnya hasil updating pada tahun 2009, luas lahan kritis di Kalimantan Selatan meningkat menjadi 761,042.6 Ha.

Untuk 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kab. Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya, berdasarkan hasil review Lahan kritis tahun 2007, luas lahan yang termasuk kategori kritis tercatat seluas 296.545 ha, sedangkan pada tahun 2009 luas lahan kritis di wilayah Kalimantan Tengah ini meningkat menjadi seluas 464.958,7 ha.

Peningkatan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dilakukan antara lain melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Program RHL terlaksana dengan baik apabila informasi obyektif kondisi hutan dan lahan sasaran RHL teridentifikasi secara menyeluruh. Maka ketersediaan informasi mengenai jumlah dan distribusi lahan kritis yang akurat dan informatif mempunyai arti yang sangat penting. Sebagai bagian dari konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka updating data lahan kritis tersebut akan terus menerus dilakukan, dengan mengacu kepada kriteria dan standar baku penetapan dan pengolahan data lahan kritis.

Kerangka Pikir Pelaksanaan Kegiatan

Metode analisa spasial yang digunakan dalam proses penyusunan data spasial lahan kritis ini adalah dengan cara menumpangsusunkan (overlay) peta-peta parameter lahan.  Hasil yang diperoleh dari proses tumpang susun tersebut adalah sebuah peta yang menggambarkan satuan-satuan lahan yang memiliki keseragaman nilai dari parameter yang digunakan yaitu dalam hal penutupan lahan, kemiringan lereng, erosi, singkapan batuan, vegetasi permanen, manajemen dan produktivitas.Hasil analisis terhadap beberapa parameter penentu lahan kritis menghasilkan data spasial lahan kritis. Parameter penentu lahan kritis berdasarkan Permenhut Nomor P.32/Menhut-II/2009, meliputi :

  • Produktivitas
  • Penutupan lahan
  • Kemiringan lereng
  • Tingkat bahaya erosi
  • Manajemen

Untuk lebih memperjelas gambaran prosesnya maka analisa spasial dalam penentuan lahan kritis disajikan dalam bentuk diagram alir seperti yang tersaji dalam Gambar berikut ini.

diagram alir

Diagram Alir Penentuan Tingkat Lahan Kritis

 Sebaran Lahan Kritis

Di wilayah kerja BPDAS Barito jika lihat secara umum maka lahan yang termasuk dalam kriteria “Kritis”          dan “Sangat Kritis” seluas  1.235.051,4 ha atau 15, 23 % dari luas wilayah kerja BPDAS Barito.  Lahan yang termasuk kriteria “Agak kritis” dan “Potensial Kritis” seluas 6.408.586,6 ha atau 79,03 %.  Lahan yang termasuk kriteria tidak kritis hanya seluas 465.830,6 ha atau 5,74 % dari total luas wilayah kerja BPDAS Barito.

Rekapitulasi data Luas lahan kritis di wilayah kerja BPDAS Barito

No. Kriteria Lahan Kritis Luas (Ha) Persentase (%)
1. Tidak Kritis 465.015,6 5,74
2. Potensial Kritis 3.845.023,4 47,41
3. Agak Kritis 2.563.563,3 31,61
4. Kritis 1.053.981,0 13,00
5. Sangat Kritis 181.070,4 2,23
Total 8.108.653,6 100

Sumber : Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis Wilayah Kerja BPDAS Barito Tahun 2013

Berdasarkan hasil analisa data lahan kritis terhadap wilayah SWP DAS, kontribusi lahan kritis pada setiap SWP DAS cukup bervariasi.  SWP DAS Barito merupakan SWP DAS dengan lahan kritis terluas yaitu 833.760,6 Ha, atau 13,2 % dari luas wilayah SWP DAS Barito, hal demikian selain karena tekanan atau kebutuhan dalam memanfaatkan lahan untuk berbagai kepentingan di wilayah ini juga besar. Selanjutnya SWP DAS dengan luas lahan kritis terluas berikutnya secara berturut-turut yaitu SWP DAS Cantung yaitu seluas 95.751,2  ha (27,1 % terhadap SWP DAS Cantung) dan Tabunio pada urutan ke tiga yaitu seluas 66.966,6 ha (27,6 % terhadap SWP DAS Tabunio).

Di Provinsi Kalimantan Selatan, luas lahan kritis (kriteria kritis dan sangat kritis) yang terjadi berdasarkan analisa tahun 2013 ini yaitu seluas 641.586,0 ha atau 17,2 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang tersebar pada 13 kabupaten/kota.  Lahan dengan tingkat kekritisan yang termasuk kriteria agak kritis seluas 1.327.308,9 ha (35,6 %) dan 1.579.774,3 ha (42,4 %) termasuk kriteria potensial kritis, serta 177.513,5 ha atau 4,7 % merupakan lahan yang tidak kritis atau masih baik vegetasinya dan umumnya masih berupa hutan.

Di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya pada 4 (empat) Kabupaten yang berada di wilayah kerja BPDAS Barito, luas lahan kritis (kriteria kritis dan sangat kritis) yang terjadi berdasarkan analisa tahun 2013 ini yaitu seluas 593.991,7 ha atau 13,6 % dari total luas 4 kabupaten yaitu Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya. Lahan dengan tingkat kekritisan yang termasuk kriteria agak kritis seluas 1.246.711,2 ha (28,5 %) dan 2.242.224,6 ha (51,2 %) termasuk kriteria potensial kritis, serta 296.107,4 ha atau 6,8 % merupakan lahan yang tidak kritis atau masih baik vegetasinya masih berupa hutan yang berada di bagian hulu DAS.

grafik 2

Diagram Tingkat Kekritisan Lahan pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

grafik 3

Diagram Tingkat Kekritisan Lahan pada 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

Peta Sebaran Tingkat Kekritisan Lahan

Peta Sebaran Tingkat Kekritisan Lahan

BERITA DALAM GAMBAR Penanaman Pohon Dalam Rangka HUT PMI dan Hari Lingkungan Hidup

admin   27/07/2016   Comments Off on BERITA DALAM GAMBAR Penanaman Pohon Dalam Rangka HUT PMI dan Hari Lingkungan Hidup

Pada Selasa tanggal 16 Juni 2015 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghadiri acara Penanaman Pohon dalam rangka HUT PMI dan Hari Lingkungan Hidup bertempat di Komplek Stadion Demang Leman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan arahan agar terus melaksanakan program penanaman dan pemeliharaan pohon. Berikut kegiatan Ibu Menteri selama menghadiri acara Penanaman Pohon dalam rangka HUT PMI dan Hari Lingkungan Hidup :

foto 1

 

foto 2

PERINGATAN HARI MENANAM POHON INDONESIA (HMPI) DAN BULAN MENANAM NASIONAL (BMN) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014

admin   27/07/2016   Comments Off on PERINGATAN HARI MENANAM POHON INDONESIA (HMPI) DAN BULAN MENANAM NASIONAL (BMN) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014

 

kepala

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Ir. Rahmadi Kurdi di dampingi Pejabat terkai dan Unsur Muspida berfoto bersama setelah melaksanakan Penanaman

Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam  Nasional yang pada tahun 2014 ini memiliki tema : “Hutan Lestari Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, Air dan Energi Terbarukan” dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Hari Selasa 2 Desember 2014. Kegiatan ini bertempat di belakang Terminal Antar Kota Kecamatan Kandangan Utara Kota Kandangan.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Rahmadi Kurdi menyatakan dalam tahun 2014 ini telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 2590 Ha. Keberhasila dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan perlu dukungan semua pihak sehingga dapat dirasakan arti pentingnya hutan bagi kehidupan.

Dalam kegiatan HMPI dan BMN ini disiapkan 55.000 batang bibit tanaman dari berbagai jenis seperti sungkai, trembesi, durian, langsat, meranti, dll. Yang mana bibit tersebut selain ditanam di sekitar tempat acara ini juga dibagikan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selata ini. Yang nantinya akan ditanam oleh masyarakat, sehingga arti memiliki tanaman tersebut terus ada dan tanaman tersebut dapat tumbuh subur dan baik.

Dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dalam hal ini disampaikan oleh Bupati Kabupaten hulu Sungai Selatan Ir. H. M. Fikri bahwa “Pemilihan tema Hutan Lestari Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, Air dan Energi Terbarukan dimaksudkan untuk mendorong masyarakat ikut membangun ekosistem hutan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik sekaligus menyediakan bahan baku bagi 3 industri kehutanan dan menyerap karbon dioksida di udara dalam rangka ikut berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.”

“Keberadaan hutan ini sangat penting sebagai penyangga kehidupan manusia dan bumi yang perlu dilindungi, dikonservasi, dimanfaatkan dan direboisasi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu disampaikan  juga dalam sambutan tersebut bahwa dalam pengelolaan hutan perlu dukungan dari Pemerintah daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota.”

“Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam maupun sekitar hutan dalam rangka pengentasan kemiskinan, perlu juga perlu perhatian dari Pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) serta pembangunan hutan rakyat dengan pola kemitraan. Saat ini telah ditetapkan areal kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 328.452 Ha, Hutan Desa seluas 318.024 Ha, Hutan Tanaman Rakyat seluas 194.200 Ha dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan seluas 279.700 Ha pada 3.700 kelompok.”

Selain itu Bapak Bupati kabupaten HSS juga menyampaikan bahwa hari ini adalah mulai menanam dan terus menanam, namun tak sekedar menanam namun disertai tanggungjawab sehingga tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. (Hdry/Program)

 

PENTING PEMILIHAN LOKASI SPAS

admin   27/07/2016   Comments Off on PENTING PEMILIHAN LOKASI SPAS

Pentingnya Pemilihan Lokasi SPAS Dalam Rangka Penyediaan Data Monitoring dan Evaluasi Tata Air untuk Keberlanjutan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara keberlanjutan.

Tujuan pengelolaan DAS untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif Instansi Terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan Daya Dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

sungai paki

                                            Sungai Paki, Kab. Hulu Sungai Tengah

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai seiiring dengan terwujudnya kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang baik, kondisi sosial ekonomi yang kondusif dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal.


Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam pengelolaan DAS yang baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya Dukung DAS. Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indicator kinerja DAS yang dilakukan secara periodic paling sedikit setiap tahun sekali. Hasil monitoring menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS. Evaluasi kinerja pengelolaan DAS dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan Daya Dukung DAS yang mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.

Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan DAS sangat penting untuk mengetahui apakah tujuan pengelolaan DAS telah tercapai melalui kegiatan pengelolaan DAS yang telah dilakukan dan selanjutnya dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan pengelolaan DAS ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk bisa melakukan monev hubungan input-output di DAS/Sub DAS secara tepat dan akurat, maka selain diperlukan ketepatan dalam memilih DAS/Sub DAS yang representative juga diperlukan ketepatan dalam menempatkan alat pengamat input (hujan) yang berupa stasiun penangkar hujan (SPH) dan alat pengamat output (hasil air) yang berupa stasiun pengamat aliran sungai (SPAS).

Dalam rangka menyediakan data untuk kegiatan monitoring dan evaluasi tata air, maka perlu dilakukan pembuatan bangunan Stasiun Pengamat Aliran Sungai (SPAS). Pemilihan lokasi SPAS yang tepat merupakan salah satu penentu keakuratan data yang diperoleh, maka penting untuk mengetahui kriteria yang baik untuk pemilihan lokasi SPAS.

PEMILIHAN LOKASI SPAS

Kriteria pemilihan lokasi SPAS adalah sebagai berikut :

  1. Aksesibilitas/ Accessibility   ——->   Lokasi SPAS diusahakan yang tidak jauh dari desa/ kampung dan dekat jalan penyeberangan (jembatan dan lain sebagainya). Sehingga dalam keadaan cuaca bagaimanapun mudah didatangi, khususnya pada musim hujan dan pada saat banjir terjadi. Hal ini tidak hanya memeudahkan pengukuran banjir, pembacaan pelskal, pemeliharaan dan sebagainya, tetapi juga meningkatkan intensitas pengontrolan oleh petugas pengamat.
  1. Kecukupan/ Adequacy  ——->  Penampang melintang bangunan SPAS harus sanggup menampung aliran air banjir yang terbesar yang mungkin terjadi. Hindari tempat yang kemungkinan aliran banjir melampaui tebing sungai yang dimensinya sulit diukur. Perlengkapannya harus mampu untuk bisa mengukur ketinggian muka air yang terbesar (pada musim hujan) ataupun air yang terkecil (pada musim kemarau).
  1. Stabilitas / Stability    ——->   Kondisi stasiun harus stabil, dalam arti tidak merubah hubungan antara tinggi muka air dan banyaknya aliran (debit), hingga kecermatan dan ketelitian pengukuran tercapai. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih bagian sungai, dimana tidak terdapat pengendapan ataupun penggerusan pada dasar dan tebing sungai tidak mudah ambrol.
  1. Kelangsungan/ Permanency ——-> Stasiun harus dipilih sedemikian rupa, sehingga bangunan tidak terganggu dalam periode yang panjang dan tidak terputus-putus.
  1. Persyaratan Ketelitian
  • Laminaritas ⇒ Dipilih bagian sungai dimana terdapat aliran laminar (tidak bergejolak).
  • Penampang Parabolik ⇒Pada stasiun alami, pilihlah lokasi pada bagian sungai dengan penampang yang berbentuk parabola dan lurus sepanjang kurang lebih 3 atau 4 kali lebarnya.
  • Hindarkan arus balik (back water) ⇒ Bila stasiun terlalu dekat dengan muara atau pertemuan dengan sungai lain, maka dikhawatirkan akan terjadi arus yang berlawanan dan akan merusak jalannya pengamatan.
  • Kecepatan aliran sedang ⇒ Memilih bagian sungai dimanan terdapat aliran yang tidak terlalu cepat, dengan tanda-tanda dimana lebar dan kemiringan sungai masing-masing relative lebih besar dan landai.
  • Stasiun buatan ⇒ Bila sukar mendapatkan stasiun dengan syarat-syarat seperti tersebut sebelumnya, maka buatlah bangunan khusus dengan cara merubah penampang melintang sungai alami di bagian sungai yang diperkirakan paling berdayaguna dan berhasilguna untuk konstruksi stasiun.

spas hauran

Dengan adanya pemilihan lokasi SPAS yang tepat untuk memperoleh data tata air yang akan digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja DAS, khususnya dari aspek tata air dapat dilakukan dengan tepat sasaran. (Wdy/evlap)

KONDISI TATA AIR TAHUN 2014 PADA CATCHMENT AREA SUNGAI AHAN DAS BARITO

admin   27/07/2016   Comments Off on KONDISI TATA AIR TAHUN 2014 PADA CATCHMENT AREA SUNGAI AHAN DAS BARITO

Sungai Ahan

Sungai Ahan

Secara administratif pemerintahan, Catchment Area Sungai Ahan terletak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Loksado meliputi 2 desa yaitu Desa Lumpangi dan Desa Hulu Banyu. Adapun secara hidrologis Daerah Tangkapan Air (DTA) Sungai Ahan termasuk ke dalam Sub-sub DAS Amandit, Sub DAS Negara, DAS Barito, sedangkan secara geografis terletak antara 115o 24’ 07” hingga 115o 27’ 15” BT  dan   2o 48’ 15” hingga 2o 50’ 15” LS.

Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Karakteristik DAS Barito Tahun 2003 luas wilayah Sub-Sub DAS Amandit adalah 117.921,264  Ha  yang mengalir ke sungai Negara untuk kemudian langsung menuju  ke Sungai Barito dan bermuara ke Laut Jawa.

Pada Sub-Sub DAS Amandit telah terpasang Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) sejak tahun 2005 yang terletak pada Catchment Area Ahan (Sungai Ahan) Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luasan Daerah Tangkapan Air (DTA)  + 1.106,911 Ha.

Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai pengatur tata air dapat berfungsi sebagai pengendali banjir secara alami dimusim hujan dan mengurangi kekeringan dimusim kemarau, karena sejumlah air tanah yang tersimpan selama musim hujan merupakan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan DAS di musim kemarau.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk tekanan terhadap hutan dan lahan juga semakin besar, hal tersebut mengakibatkan terjadinya degradasi hutan dan lahan sehingga jumlah DAS yang memerlukan penanganan serius semakin banyak, bencana banjir dan kekeringan semakin meluas, oleh karena itu semua permasalahan tersebut harus dicari akar penyebabnya, sehingga pemantauan sungai dan sedimentasi menjadi penting. Penurunan penutupan lahan memberikan implikasi terhadap perubahan tata air di dalam suatu DAS, untuk memberikan data yang akurat tentang perubahan-perubahan tersebut memerlukan  dukungan data dari lapangan yang akurat dan lengkap.

Proses-proses biofisik hidrologis DAS merupakan proses alami sebagai bagian dari suatu daur hidrologi atau yang dikenal sebagai siklus air. Semakin meningkatnya tuntutan atas sumberdaya alam (air, tanah, dan hutan) yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka membawa akibat pada perubahan kondisi tata air DAS.

Perubahan kondisi daya dukung DAS sebagai dampak pemanfaatan lahan yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan vegetasi, dan percepatan degradasi lahan.

Mengingat peranan dan fungsi DAS sangat penting bagi kehidupan manusia secara luas, maka pengelolaan DAS perlu dilaksanakan secara terus-menerus dan terpadu.  Salah satu usaha dalam rangka pengelolaan DAS adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi tata air di wilayah DAS yang bersangkutan.

Dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi tata air akan diketahui kondisi DAS berdasarkan kriteria, indikator, parameter serta standar nilai dalam pelaksanaan monitoring tata air. Monitoring dan Evaluasi tata air  ini dilakukan pada Catchment Area Sungai Ahan yang mempunyai Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS).

Bangunan SPAS pada catchment area Sungai Ahan

Bangunan SPAS pada catchment area Sungai Ahan

Keadaan penutupan lahan pada Catchment Area Sungai Ahan didominasi oleh pertanian lahan kering campur seluas 1.084,911 Ha, dan memiliki jenis tanah yang didominasi oleh jenis Komp.Podsolik Merah Kuning seluas 1.096,646 Ha dan topografi dominan Agak Curam seluas 324.995 Ha.

Sepanjang tahun 2014 Catchment Area Sungai Ahan cenderung masuk kedalam bulan kering karena jumlah curah hujan bulanan < 60 mm sebanyak 7 (tujuh) bulan yaitu bulan Februari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember. Curah hujan dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar 576 mm dengan jumlah hari hujan 108, sedangkan rata-rata curah hujan bulanan 48 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 9 hari hujan. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 85,40 mm dengan jumlah hari hujan 16 hari.

Curah Hujan CA. Sungai Ahan Tahun 2014

Curah Hujan CA. Sungai Ahan Tahun 2014

Stasiun Penangkar Hujan (SPH)

Stasiun Penangkar Hujan (SPH)

Untuk mengetahui perubahan kondisi daya dukung DAS terkait dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas aliran air menurut ruang dan waktu, maka gambaran kondisi tata air berdasarkan sub kriteria sebagai berikut Koefisien Regim Aliran (KRA), Koefisien Aliran Tahunan (KAT), Muatan Sedimen (MS), Banjir dan Indeks Penggunaan Air (IPA).

Koefisien Regim Aliran (KRA) Catchment Area Sungai Ahan yang dihasilkan dari perbandingan nilai Qmax dengan Qa berkisar antara  0,00 sampai dengan 2,61 dengan rata-rata nilai KRA tahunan 14,27 sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah tangkapan air Catchment Area Sungai Ahan masih baik perannya sebagai media memproses air hujan menjadi aliran, karena KRA yang diperoleh dalam kisaran 10<KRA≤15.

Koefisien Aliran Tahunan pada Catchment Area Sungai Ahan sebesar 0,58 mm/th sehingga dapat dikatakan bahwa limpasan tahunan riil sudah tidak terkendali.

Kadar muatan sedimen Catchment Area Sungai Ahan dinyatakan dalam besaran laju sedimentasi (Qs) yang paling besar terjadi pada bulan Januari 2014 sebesar 7,979 ton/ha/th dengan TMA 0,25 m, sedangkan laju sedimentasi yang terkecil terjadi pada bulan Agustus, September, Oktober, dan Nopember 2014 sebesar 0,00 ton/ha/th dengan rata-rata TMA 0,00 m,  dengan total sedimen tahun 2014 sebesar 17,903 ton/ha/th. Nilai Qs dalam ton/ha/th dikonversikan menjadi Qs dalam mm/th menghasilkan nilai tebal endapan sedimen yaitu sebesar 23,275 mm/th. Hal ini menunjukkan keadaan Sungai Ahan dalam keadaan tidak sehat, dikarenakan banyaknya material aliran sedimen yang terangkut keluar dari DAS, dan endapan sedimen pada badan-badan air dalam jumlah yang besar.

Catchment Area Sungai Ahan tidak memiliki frekuensi kejadian banjir yang mengkhawatirkan, karena berdasarkan pengamatan frekuensinya kecil yaitu 1 kali dalam 2 tahun masuk kedalam kelas Sedang. Dan pada tahun 2014 ini, tidak terjadi banjir di sekitar Catchment Area Sungai Ahan, Sub Sub DAS Amandit, Sub DAS Negara, DAS Barito.

Nilai Indeks Penggunaan Lahan (IPA) Catchment Area Sungai Ahan Tahun 2014 sebesar 0,00010 sehingga masuk kategori kelas sangat rendah dengan skor 0,5 yang berada pada kisaran nilai IPA ≤ 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa Sungai Ahan masih menghasilkan air yang keluar dari DAS untuk wilayah hilirnya dan terhindar dari bencana kekeringan tahunan.

Pengukuran Kecepatan Aliran Sungai Ahan dengan menggunakan current meter

Pengukuran Kecepatan Aliran Sungai Ahan dengan menggunakan current meter

Dari kenyataan diatas, didapat bahwa kondisi vegetasi penutupan catchment area Sungai Ahan, Sub-Sub DAS Amandit, Sub DAS Negara, DAS Barito sudah mengalami perubahan signifikan dan kearah yang cukup membahayakan dalam kurun waktu 2012-2014, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penutupan lahan.

Oleh : Widiya Ningsih, S.Hut (Pengendali Ekosistem Hutan) 

MORATORIUM KEHUTANAN INDONESIA

admin   27/07/2016   Comments Off on MORATORIUM KEHUTANAN INDONESIA

Oleh : Perdana Eka Putra

 

Latar Belakang

 Isu Pemanasan Global sudah lama menjadi pembahasan pada pertemuan global terkait lingkungan.  Beberapa tahun belakangan pun menjadi isu utama karena dampaknya pada bumi sudah sangat mengkhawatirkan.  Hal yang paling terasa akibat Pemanasan global adalah perubahan suhu permukaan bumi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh emisi gas CO2 ke atmosfir bumi.

 

Akibat itu Negara-negara di dunia yang menyadari pentingnya hal tersebut merasa perlu mengambil langkah untuk bagaimana mengurangi emisi gas CO2 salah satunya melalui Pengurangan Emisi Carbon oleh dampak  deforestasi dan degradasi hutan. Salah satunya adalah pada Pertemuan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)  di Bali pada tanggal 3-14 Desember 2007 yang menghasilkan REDD+ . Melalui kerjasama sama REDD+pada tanggal  26 Mei 2010 di Oslo, Norwegia,  Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatagani perjanjian kerjasama (Lol) yang menjelaskan kerangka kerja untuk kerja sama untuk menghentikan deforestrasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Kerjasama REDD+ ini terdiri dari Tiga Tahapan  tahap pertama dimulai 2010, kedua pada Januari 2011 hingga 2014 dan tahap ketiga pasca 2014.

Tahap pertama berupa kegiatan konsultasi dan penyusunan strategi nasional REDD+, pembentukan lembaga REDD+ langsung yang keberadaannya langsung dibawah Presiden RI. Selain itu juga dilakukan pembentukan lembaga MRV (monitoring, reporting and verification) yang independen dan dipercaya, pemilihan instrumen pendanaan dan pemilihan propinsi uji coba.

Sedangkan tahap kedua meliputi operasionalisasi instrumen pendanaan, peluncuran program uji coba propinsi REDD+ yang pertama, dan penghentian pengeluaran ijin baru konversi hutan alam dan gambut selama dua tahun. Selain itu juga dilakukan pembuatan database lahan hutan yang rusak atau terdegradasi, ujicoba provinsi kedua REDD+ dan pelaksanaan MRV untuk tier kedua.

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan lanjutan strategi dan program REDD+ di tingkat nasional, pemantauan, pengkajian dan verifikasi program REDD+ oleh lembaga MRV yang independen, serta laporan ke UNFCCC mengenai emisi dari lahan hutan dan gambut yang telah dilakukan.

 

Tindak Lanjut Redd + Dan Moratorium Kehutanan

Berdasarkan Lol tersebut Indonesia sebagai  salah satu Negara yang memiliki hutan terbesar di dunia berkomitmen untuk dapat mengurangi proses emisi dan hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya inpres no.10/2011, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.323/Menhut-II/2011, Keputusan Menteri Kehutanan 2771/ Menhut-VII/IPSDH/2012 .

Tujuan dari inpres dan Keputusan menteri  adalah untuk menunda pemberian ijin pemberian ijin HPH dan konversi hutan dan lahan gambut serta dimaksudkan untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi nasional dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) dengan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Ruang lingkup Penundaan izin baru meliputi penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan. Namun, dengan beberapa pengecualian :

  1. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan;
  2. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu;
  3. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan\
  4. Restorasi (sumber ttp://www.gultomlawconsultants.com/ moratorium-perizinan- kehutanan-dan-dampaknya-terhadap-izin-kehutanan)

 

Dampak Moratorium Kehutanan

Setiap Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah terkadang ada pro dan kontra, bagitu juga saat dikeluarkannya kebijakan morotarium kehutanan. Ada pihak yang mengganggap kebijakan ini memang diperlukan namun ada juga yang merasa gerah dan terganggu karena hal tersebut.

Menurut Daniel Murdiyarso dkk dalam bukunya “Morotarium Hutan Indonesia” Morotarium Kehutanan di Indonesia dapat kemungkinan dapat berdampak pada lingkungan dan ekonomi.  Secara lingkungan Morotarium kehutanan difokuskan pada lahan gambut dimana  Laju deforestasi di lahan gambut berhutan selama 2000-2005 adalah sekitar 100 000 ha per tahun. Sebagian besar gambut dalam yang telah gundul dan rusak terletak di Provinsi Riau (Kementerian Kehutanan 2008).  Kajian terbaru menunjukkan bahwa laju deforestasi di hutan gambut di Asia Tenggara kepulauan (terutama Indonesia) selama 2000-2010 sebesar 2,2% per tahun, jauh lebih tinggi dari laju deforestasi tahunan di hutan hujan dataran rendah sebesar 1,2% (Miettinen, J, Shi, C.H. dan Liew, S.C. 2011 Deforestation rates in insular Southeast Asia between 2000 and 2010. Global Change Biology 17: 2261–2270).

Dengan laju kerusakan yang demikian tinggi akibat konversi yang berlanjut dengan drainase, kebakaran, pemadatan dan oksidasi gambut, menghindari konversi lahan gambut dangkal pun akan mengurangi emisi CO2 dan gas rumah kaca lainnya dalam jumlah yang sangat berarti. Seandainya moratorium ditujukan untuk melindungi seluruh lahan gambut, tanpa memerhatikan kedalaman dan jenis tutupan hutan, bahkan melindungi lahan gambut yang tak berhutan sekalipun maka penurunan emisi karbon akan sangat besar.

Secara ekonomi, berdampak pada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit merasa bahwa morotarium ini akan membatasi program perluasan perkebunan dan akhirnya berdampak pada penurunan terhadap permintaan tenaga kerja bidang perkebunan dan akhirnya menurunkan produktivitas, namun pernyataan ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Karena Pilihan untuk meningkatkan produktivitas dapat dibuat sambil memperbaiki prasarana, yang dengan sendirinya menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat.

 

MORATORIUM SEKARANG…???

13 Mei 2015, akhir dari morotarium kehutanan dan banyak pihak yang peduli terhadap hutan dan lingkungan di Indonesia merasa hal tersebut seperti kehilangan pelindung bagi keberlangsungan hutan dan lingkungan yang sebenarnya harus dilestarikan. Hal ini menjadi jalan bagi para pihak yang berkepentingan untuk meminta evaluasi bahkan menghentikan kebijakan tersebut.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang sedang sedang mengkaji kebijakan moratorium hutan. Langkah evaluasi moratorium hutan dilakukan untuk menyerap aspirasi dari kalangan dunia usaha yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut, karena dunia usaha pun diberikan kesempatan untuk memberikan argumennya terhadap penolakan perpanjangan morotarium tersebut, dan pada pertengahan Mei 2015 sebelum morotarium berakhir, Pemerintah sudah bisa menjawab pertanyaan mengenai keberlangsungan kebijakan ini.  Diluar daripada itu perlu disadari juga  bahwa menjaga dan melindungi hutan  memang sudah menjadi tanggung jawab kita khususnya pemerintah di negeri ini karena secara langsung berdampak pada iklim global dunia sekarang.

PROFIL HUTAN KEMASYARAKATAN KTH MAMPALI HIJAU DAN RANGKANG II DESA NALUI DAN PURUI KECAMATAN JARO, KABUPATEN TABALONG

admin   27/07/2016   Comments Off on PROFIL HUTAN KEMASYARAKATAN KTH MAMPALI HIJAU DAN RANGKANG II DESA NALUI DAN PURUI KECAMATAN JARO, KABUPATEN TABALONG

Oleh : Sutisna, S.Hut, MP (Kepala Seksi Kelembagaan DAS BPDAS Barito)

Letak Dan Luas Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Areal kerja Hutan Kemasyarakatan KTH Mampali Hijau dan KTH Rangkang II merupakan bagian dari DAS Barito yang terletak di Desa Nalui  dan Desa Purui Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan seluas +  730 ha terdiri dari (KTH Mampali Hijau  ± 270 ha dan KTH Rangkang II 460 ha. Secara geografis kedua lokasi tersebut berada pada posisi koordinat  : S 1.49.45,25 E 115.40.047 dan S 1.53.13,79 E 115.41.3466 dengan ketinggian tempat antara 100 – 550 mdpl.

gambar 1 kegiatan sosialisasi HKM

Kegiatan Sosialisasi HKM

Sejarah Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat

Areal kerja HKm di Desa Nalui dan desa Purui adalah merupakan  Kawasan Hutan Lindung dan HPT  yang kritis  dan terdegradasi sebagai akibat dari pembalakan dan perladangan berpindah. Sehingga pada tahun 2003 telah dilakukan upaya penanganan rehabilitasi lahan kritis seluas 1.600 ha oleh BRLKT.

Kegiatan aktivitas di Lapangan

Kegiatan aktivitas dilapangan berdasarkan sumber pendanaannya dapat di bedakan menjadi dua yaitu;

  1. Kegiatan swadaya anggota kelompok

Kegiatan ini meliputi kegiatan penanaman secara swadaya dengan modal biaya produksi sendiri yaitu berupa pembersihan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan hasil. Jenis komoditi yang di kembangkan dalam kegiatan ini adalah penanaman karet, kemeri, papakin, durian,  padi dan  beberapa tatanaman pertanian lainnya seperti  (cabe, singkong, kacang-kacangan).

  1. Fasilitasi Pemerintah

Beberapa kegiatan yang difasilitasi pemerintah antara lain, kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), dimana bibit hasil KBR ini di tanam pada lokasi areal kerja HKm.

Manfaat bagi kelompok HKm dan masyarakat.

Manfaat dari kegiatan HKm saat ini  sudah dapat dirasakan oleh seluruh anggota kelompok masyarakat atara lain :

  1. Manfaat Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK

    ragam tanaman HHBK

    Ragam tanaman HHBK di Lokasi HKm (Karet, Kemiri, Padi Sibuyung, Cempedak)

  1. Manfaat ekologis. yaitu manfaat udara segar dan manfaat air bersih dan air untuk pengairan sawah yang berada di bawah lokasi HKm dan keanekaragaman hayati juga terjaga berupa flora dan fauna.
manfaat ekologis

Manfaat ekologis, keanekaragaman flora dan fauna, udara dan penyediaan air bersih dan pengairan irigasi persawahan

3. Manfaat jasa lingkungan rekreasi,

manfaat jasa lingkungan

Manfaat jasa lingkungan, wisata air terjun, track sepada motor, keindahan pemandangan wilayah disekitar Kec. Jaro

Rencana Kerja Lima Tahun Yang akan datang

Saat ini kelompok sedang menyusun rencana kerja 35 tahun dan rencana kerja tahunan yang di fasilitasi oleh BPDAS Barito dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabalong.

HALAL BIHALAL BPDASHL BARITO

admin   26/07/2016   Comments Off on HALAL BIHALAL BPDASHL BARITO

halalbihalal1

Banjarbaru – BPDASHL Barito (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menggelar acara halal bihalal pada hari ke  enam masuk kerja pegawai negeri sipil (PNS) yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016. Acara tersebut digelar di Aula Kantor BPDASHL Barito, Banjarbaru.


halalbihalal2

Keluarga Besar BPDASHL Barito

Acara halal bihalal ini dihadiri oleh seluruh pegawai dan ibu-ibu dharma wanita BPDASHL Barito.  Dalam sambutan Kepala Balai yang diwakilkan oleh Kasubag TU yaitu Bapak Sudaryono,SH menyampaikan perlunya kegiatan silaturahmi antar pegawai untuk mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar pegawai dan juga dengan para ibu-ibu dharma wanita. Dalam sambutan juga disampaikan permohonan maaf oleh kepala balai yang tidak dapat berhadir pada acara hahal bihalal tersebut.

Pada acara ini diisi dengan siraman rohani mengenai “Halal bi Halal” oleh bapak  HM Taslim AD (Wakil Ketua Kerukunan Umat Beragama, Banjarbaru) dan pembacaan ayat Alqur’an oleh bapak Zaini. Dalam ceramahnya disampaikan bahwa sebenarnya istilah halal bihalal merupakan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang diartikan sebagai hal maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadhan, biasanya diadakan di sebuah tempat oleh sekelompok orang yang digagas pertama kali pada masa pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Soekarno.

halalbihalal3

          Ibu Sutisna (Wakil Ketua Dharma Wanita)

Ibu Sutisna selaku perwakilan ibu ketua dharma wanita BPDASHL Barito menanyakan tentang “Apakah hukum dari berjabat tangan antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya, sedangkan yang diketahui bahwa saling berjabat tangan merupakan salah satu yang menggugurkan dosa?”


Menurut Bapak HM Taslim AD bahwa “pertanyaan ibu Sutisna merupakan pertanyaan yang bersifat simpatik. Berjabat tangan diantara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim mempunyai dua versi jawaban. Versi yang pertama adalah versi moderat yaitu yang membolehkan berjabat tangan asal tidak diikuti dengan syahwat/nafsu, sedangkan versi yang kedua adalah versi  yang tidak membolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim”, jelas bapak wakil ketua Kerukunan Umat Beragama Banjarbaru ini.

Pada akhir acara kegiatan halal bihalal ditutup dengan pembacaan do’a dan saling berjabat tangan antara para undangan. (Wdy/Evlap)